PUTUSAN BEBAS DALAM TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT (ANALISA PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI NOMOR 429 K/PID/2016 TANGGAL 27 JULI 2016)

Dalam Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan Negara Hukum. Melihat perkembangan masyarakat saat ini, cukup banyak permasalahan yang ditimbulkan, baik permasalahan yang menimbulkan kerugian pada suatu individu, masyarakat, ataupun Negara. Kejahatan merupakan suatu fenomena kompleks yang dapat dipahami dari berbagai sisi yang berbeda. Penyelidikan tentang masalah kejahatan tidak pernah berhenti dilakukan oleh para kriminolog. Sebagai salah satu bentuk kejahatan yang cukup banyak dilakukan oleh masyarakat adalah kejahatan pemalsuan atau Tindak Pidana Pemalsuan. Apalagi diera modern seperti sekarang ini, kemajuan teknologi yang semakin pesat yang dapat menunjang pelaku kejahatan sehingga lebih mudah untuk melakukan pemalsuan surat. Maka dari itu, untuk memberikan kepastian hukum kepada masyarakat. Penulis mengangkat dua permasalahan yang pertama bagaimana penerapan hukum pidana materil dalam tindak pidana pemalsuan surat dan yang kedua bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dalam tindak pidana pemalsuan surat. Metode ini dilakukan dengan pendekatan Undang-Undang dan library research, pengumpulan data-data dengan kepustakaan. Berdasarkan dengan hasil penelitian dapat disimpulkan Terdakwa Drs. Rahmad Datuk Bagindo Said bin Zayadi Halim telah melakukan tindak pidana pemalsuan surat (silsilah keturunan) Adat Minangkabau yang seharusnya dikenakan Pasal 263 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang dimana terdapat dua alat bukti yang sudah terpenuhi menurut Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Terkait dengan dengan penjatuhan sanksi pidana seharusnya terdakwa dikenakan pidana maksimal 6 (enam) tahun sesuai dengan Pasal 263 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) karena hakim tidak mempertimbangkan 2 alat bukti yang sah yaitu 24 alat bukti authentic dan keterangan saksi Syafrialdi Pgl Yal yang dituntut secara terpisah. Saran kepada Hakim agar melihat fakta-fakta persidangan serta alat-alat bukti yang dihadirkan dimuka persidangan dan lebih mempertimbangkan dalam menjatuhkan putusan pengadilan agar terjalin kepastian hukum di dalam lingkungan masyarakat.

1.  UEU-Undergraduate-15492-cover.Image.Marked.pdf - 204 KB
2.  UEU-Undergraduate-15492-pernyataan.Image.Marked.pdf - 214 KB
3.  UEU-Undergraduate-15492-publikasi.Image.Marked.pdf - 223 KB
4.  UEU-Undergraduate-15492-persetujuan.Image.Marked.pdf - 2130 KB
5.  UEU-Undergraduate-15492-pengesahan.Image.Marked.pdf - 214 KB
6.  UEU-Undergraduate-15492-kata pengantar.Image.Marked.pdf - 353 KB
7.  UEU-Undergraduate-15492-abstrak.Image.Marked.pdf - 352 KB
8.  UEU-Undergraduate-15492-daftar isi.Image.Marked.pdf - 359 KB
9.  UEU-Undergraduate-15492-bab1.Image.Marked.pdf - 514 KB
10.  UEU-Undergraduate-15492-daftar pustaka.Image.Marked.pdf - 361 KB

• TINJAUAN YURIDIS MENGENAI KEABSAHAN pENAHANAN DALAM PERKARA PIDANA (Studi Kasus No.11/Pid.Prap/2001/PN.JakSel)
• TINDAK PIDANA PENCURIAN DATA MELALUI INTERNET DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 362 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DAN UNDANG-UNBDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
• PERBANDINGAN ZINAH (OVERSPEL) DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP) DAN ZINAH (HUBUNGAN LUAR KAWIN) DALAM HUKUM ISLAM
• PERBANDINGAN PEMIDANAAN TERHADAP ANAK MENURUT UNDANG-UNDANG NO.3 TAHUN 1997 TENTANG PENGADILAN ANAK DAN UNDANG-UNDANG NO.11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK (STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG N0. 2743 K/PID.SUS/2010)
• UNSUR KEKERASAN TERHADAP ANAK DALAM TINJAUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA
• PERBANDINGAN ZINAH (OVERSPEL) DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP) DAN ZINAH (HUBUNGAN LUAR KAWIN) DALAM HUKUM ISLAM
• PENERAPAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 1/PUU-XI/2013 TENTANG PASAL 335 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA
• TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PENIPUAN YANG DI LAKUKAN ANGGOTA TNI TERHADAP WARGA NEGARA SIPIL (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR : 271-K/PM II-08/AD/XI/2014)
• PENERAPAN UANG PENGGANTI DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI KASUS : PUTUSAN NOMOR 1046 K/PID.SUS/2017)
• PENYULUHAN TERHADAP PELAKSANAAN PEMBERIAN REMISI DALAM SISTEM PEMASYARAKATAN

• TINJAUAN YURIDIS MENGENAI KEABSAHAN pENAHANAN DALAM PERKARA PIDANA (Studi Kasus No.11/Pid.Prap/2001/PN.JakSel)
• TINDAK PIDANA PENCURIAN DATA MELALUI INTERNET DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 362 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DAN UNDANG-UNBDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
• PERBANDINGAN ZINAH (OVERSPEL) DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP) DAN ZINAH (HUBUNGAN LUAR KAWIN) DALAM HUKUM ISLAM
• PERBANDINGAN PEMIDANAAN TERHADAP ANAK MENURUT UNDANG-UNDANG NO.3 TAHUN 1997 TENTANG PENGADILAN ANAK DAN UNDANG-UNDANG NO.11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK (STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG N0. 2743 K/PID.SUS/2010)
• UNSUR KEKERASAN TERHADAP ANAK DALAM TINJAUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA
• PERBANDINGAN ZINAH (OVERSPEL) DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP) DAN ZINAH (HUBUNGAN LUAR KAWIN) DALAM HUKUM ISLAM
• PENERAPAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 1/PUU-XI/2013 TENTANG PASAL 335 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA
• TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PENIPUAN YANG DI LAKUKAN ANGGOTA TNI TERHADAP WARGA NEGARA SIPIL (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR : 271-K/PM II-08/AD/XI/2014)
• PENERAPAN UANG PENGGANTI DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI KASUS : PUTUSAN NOMOR 1046 K/PID.SUS/2017)
• PENYULUHAN TERHADAP PELAKSANAAN PEMBERIAN REMISI DALAM SISTEM PEMASYARAKATAN